HANS MUNTHAHAR, Caleg PBB No.1
DPRD Kota Bekasi Dapil 1 Bekasi Timur
Menyebar beberapa mini banner adalah cara paling umum dan efektif untuk memperkenalkan diri kepada publik, khususnya para caleg yang ingin dikenali dengan mudah dan cepat. Tapi tak banyak yang berani seperti caleg satu ini, di mini banner dia berani memasukkan nomor telepon langsungnya secara terbuka.
Menyikapi keheranan banyak orang sang caleg menjawab dengan santainya, "Justru saya sengaja membuka no HP saya yang sudah bertahun-tahun tak pernah ganti jadi nomor pribadi saya, sebagai alat jika nanti saya menjadi anggota dewan, semua pemilih saya bisa berkomunikasi secara langsung dengan saya tanpa hambatan dan kesulitan."
Memang terlihat di banyak sudut dan pepohonan di kawasan kecamatan Bekasi Timur mulai dari Asrama Haji dan Islamic Center hingga kampung Cerewed, mini banner Hans Munthahar, caleg PBB No.1 DPRD Kota Bekasi, dapil 1, Kecamatan bekasi Timur sudah menghijaukan kawasan distrik itu.
Sebagai jebolan organisasi pelajar yang terbilang gencardan keras berdakwah kepada gaya pemerintahan rezim lalu ini, Hans Munthahar termasuk orang yang tak pernah berhenti menyuarakankepentingan ummat Islam juga mereka yang terzhalimi. Mulai dari banyak siswa putri yang mempertahankan keyakinan menggunakan jilbabnya saat bersekolah di pertengahan tahun 80-an dimana dinas pendidikan saat itu dipimpin oleh seorang non-muslim.
Perjuangannya ini pun berbuah kecaman dari pihak sekolah, tak berhenti sampai di situ, Hans Munthahar yang pensiunan dini PNS dengan kode NIP 03 (bertugas di instansi militer TNI) ini, mengumpulkan beberapa siswi yang memutuskan mempertahankan jilbabnya sebagai identitas muslimah untuk bisa melanjutkan sekolah ke SMA swasta Muhammadiyah. Ternyata setali tiga uang, biarpun saat itu Muhammadiyah sekolah Islam, namun para siswinya tidak diwajibkan dan diizinkan menggunakan jilbab. Bahkan seorang menteri agama saat itu, Munawir Syadzali saja pernah mengatakan, "Saya menteri agama saja, istri saya tidak menggunakan jilbab," yang jadi acuan umum masyarakat pada masa itu.
"Coba jika nama itu ditetapkan sebagai salah satu jalan utama di Kota Bekasi, maka nama itu akan selamanya terpasang dalam surat-surat, media, billboard dan selalu dikenang jasanya sebagai salah satu pahlawan nasional asli dari Bekasi," sergahnya mengingat gelar pahlawan nasional memang baru saja diperjuangkan kelompok pemuda Islam untuk diberikan kepada sang tokoh, KH. Noer Ali, pendiri pondok pesantren At-Taqwa, Bekasi sejak tahun 1940-an.
Banjir Adalah Tanggung Jawab Bersama Yang Terpadu Antara Pemda dan Warga Masyarakat
Ketika menjawab pertanyaan tentang bagaimana menyelesaikan masalah banjir yang kini tengah terjadi di Kota Bekasi, Bang Hans, demikian panggilan akrab lelaki yang kini aktif di LBH ICMI, mempunyai beberapa pertanyaan balik kepada wartawan. "Seharusnya Pemda Kota Bekasi mempunyai blue-print (cetak biru) untuk pengaturan tata kota yang sudah ditetapkan puluhan tahun lalu. Tapi pada kenyatannya, saya berani bertaruh baik itu Dinas Tata Kota bisa dipastikan mereka tidak punya itu." ungkapnya kepada webrizal.com di kantor LBH ICMI, Islamic Center Kota Bekasi.
Salah satu kesalahan fatal pemdakot Bekasi, selama kota ini berdiri dan terpisah dengan Kabupaten Bekasi, adalah tidak pedulinya kepala daerah dan anggota legislatif tentang konsep rancangan besar untuk membangun kota Bekasi yang terpadu antara mensiasati masalah pengairan, daerah aliran sungai dan drainase untuk mengantisipasi banjir di musim hujan. Padahal pembangunan infrastruktur kota Bekasi semakin hari semakin tinggi dan banyak sekali gedung perkantoran, rukan, ruko bahkan mall serta apartemen megah yang dibangun, namun pertimbangan AMDAL (Analisa Masalah Dampak Lingkungan) demi lingkungan hidup yang baik tidak optimal dan jadi skala prioritas.
Asal dapat uang banyak di kantong dengan alasan pemasukan buat PAD yang signifikan di kas daerah, maka sudah selesai. Padahal itu bukanlah solusi bagi masyarakat khususnya warga Kota bekasi yang kebanyakan urban, dimana tinggal di Kota Bekasi dan bekerja di DKI Jakarta atau kawasan Kabupaten Bekasi dan sekitarnya.
Kota Bekasimemang memerlukan anggota legislatif yang peduli dengan cetak biru rancangan besar sebuah kota besar yang bukan saja rapih dalam tata kelola administrasi dan manajemen sumber daya manusianya, tapi seharusnya para aparat terkait mulai dari pemimpinnya untuk melihat konsep pembangunan yang lebih terpadu dan terncana, bukan sekadar melihat misi jangka pendek semata saja. "Ini tak bisa dibiarkan," bebernya dengan kesal, "Gemas sekali saya jika melihat eksekutif seperti tidak bisa bekerja secara menyeluruh dan hanya bersifat reaktif saat banjir tiba, seperti membagikan sembako atau paling sulit membuat sodetan ke Kanal banjir Timur milik DKI Jakarta. Ini kan tidak efektif!"
Sepertinya Hans Munthahar memang sudah tak tahan dengan kinerja eksekutif dan legislatif yang sudah berjalan 30 tahun namun tidak memberikan hasil optimal buat warga masyarakat kota Bekasi, yang ada hanya pembangunan fisik tanpa memikirkan lingkungan warganya sendiri. "Saya akan memperjuangkan hal ini memberikan pengetahuan kepada publik, bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kota Bekasi, dan hal itu belum terlambat," pungkasnya bersamaan dengan azan sholat Ashar berkumandang.
Sidik Rizal - webrizal.com
Biodata :
Caleg DPRD Kota Bekasi
PARTAI BULAN BINTANG
DAPIL 1 - Kec, Bekasi Timur
No.1
Nama Lengkap : HANS MUNTHAHAR
NIK/KTP: 3275042012570014
Tempat/Tgl lahir : BEKASI /20-12-1957
Jenis Kelamin : L
Agama : ISLAM
Status : KAWIN
Nama Istri : DR.Hj.TUTY MARIANI RAMILI
Jumlah Anak : 5
Alamat Rumah :
JL.PRAMUKA NO 18 RT.004/006
KEL.MARGA JAYA
BEKASI SELATAN
KOTA BEKASI
JAWA BARAT
Pendidikan terakhir : STM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar